Di Balik Gedung Ikonik dan Proyek Raksasa, Begini Wajah Konstruksi Indonesia 2025

Kompas.com, 30 Januari 2026

Tahun 2025 menjadi fase penting bagi sektor konstruksi Indonesia. Setelah melewati masa pemulihan pascapandemi, pembangunan fisik kembali dipacu melalui berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN), mulai dari gedung pemerintahan di Ibu Kota Nusantara (IKN), infrastruktur konektivitas, hingga proyek-proyek gedung ikonik di pusat kota. Di balik kemegahan bangunan dan ambisi percepatan pembangunan tersebut, 2025 juga menandai pergeseran arah industri konstruksi menuju efisiensi, keberlanjutan, dan pemanfaatan teknologi digital. Pemerintah menempatkan sektor konstruksi sebagai salah satu pilar utama pembangunan nasional. Pada 2025, berbagai PSN berjalan seiring dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menekankan penguatan fondasi ekonomi nasional sebagai pijakan menuju Indonesia Emas 2045. Infrastruktur diposisikan bukan sekadar sebagai proyek fisik, melainkan instrumen pemerataan pembangunan dan pengungkit pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola infrastruktur berkelanjutan sebagai fondasi pembangunan nasional menuju Indonesia Maju 2045. Hal itu disampaikan Menteri Dody dalam sambutannya pada Indonesia International Sustainability Forum (IISF) 2025 di Jakarta, Jumat (10/10/2025).

Dody mengatakan bahwa setiap jembatan, bendungan, dan fasilitas publik yang dibangun pemerintah melalui Kementerian PU bukan sekadar proyek fisik, melainkan investasi nilai dan warisan untuk generasi mendatang. Infrastruktur merupakan penjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, tata kelola infrastruktur harus memastikan keberlanjutan menjadi kebutuhan, bukan pilihan. “Setiap infrastruktur yang dibangun bukan hanya (menggambarkan) tentang kemajuan hari ini, melainkan juga tentang warisan yang kita tinggalkan bagi anak cucu. Infrastruktur yang bijak adalah yang mempersatukan, bukan memisahkan,” kata Menteri Dody. Sejalan dengan itu, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029 mengusung visi “Terwujudnya Indonesia Maju dalam Mendukung Pondasi Emas 2045 melalui Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Andal dan Berkelanjutan”.

Sasaran utama yang dikenal sebagai PU 608 mencakup peningkatan efisiensi investasi dengan incremental capital output ratio (ICOR) di bawah 6, pengentasan kemiskinan menuju 0 persen, serta mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen per tahun.

Berbagai PSN yang dijalankan mencerminkan sasaran tersebut, mulai dari pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan, pembangunan jalan dan jembatan untuk memperkuat konektivitas nasional, hingga percepatan pembangunan fasilitas pendidikan dan layanan dasar sebagai instrumen pengurangan kemiskinan struktural.

Dari IKN hingga gedung-gedung Supertall

Dalam lanskap gedung dan bangunan, 2025 menghadirkan kombinasi antara proyek yang telah beroperasi dan pembangunan yang memasuki fase krusial. Kantor Otorita IKN menjadi salah satu bangunan publik yang rampung dan mulai berfungsi pada 2025 sekaligus menjadi simbol awal wajah arsitektur pemerintahan di Nusantara. Bangunan ini tidak hanya mencerminkan identitas baru pusat pemerintahan, tetapi juga pendekatan desain yang lebih adaptif terhadap iklim dan lingkungan. Pada saat yang sama, kawasan legislatif dan yudikatif IKN mulai memasuki tahap pembangunan lanjutan. Tahap ini menandai transisi penting dari perencanaan konseptual menuju implementasi fisik berskala besar, sekaligus menguji kesiapan industri konstruksi nasional dalam mengelola proyek kompleks di wilayah baru.

Sementara itu, di Jakarta, Autograph Tower—gedung supertall tertinggi di Indonesia—tetap relevan sebagai penanda capaian konstruksi nasional.

Meski pembangunannya telah rampung sebelumnya, keberadaan gedung ini pada 2025 masih menjadi ikon skyline Jakarta dan pusat aktivitas ekonomi, sekaligus referensi kemampuan teknis industri konstruksi dalam negeri. Di sisi lain, proyek seperti Indonesia 1 Tower masih menjadi simbol ambisi supertall yang belum sepenuhnya terwujud. Proyek ini mencerminkan dinamika sektor properti nasional, termasuk tantangan pembiayaan, perizinan, dan perubahan kondisi pasar.

Pendekatan kaleidoskop ini menunjukkan bahwa 2025 bukan hanya tentang gedung yang “jadi”, melainkan juga fase penting dalam siklus panjang pembangunan.

Keberlanjutan bukan lagi pilihan

Di balik percepatan pembangunan tersebut, tak dapat dimungkiri bahwa tantangan lingkungan dan sosial menjadi sisi lain yang tidak dapat diabaikan.

Aktivitas konstruksi berkontribusi terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca, degradasi lahan, pencemaran air dan tanah, serta polusi udara. Dampak ini menuntut perubahan pendekatan pembangunan yang lebih bertanggung jawab.

Karena itu, prinsip keberlanjutan bukan lagi pilihan, menjadi keharusan. Pemerintah pun telah menetapkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan sebagai landasan regulatif. Regulasi itu menekankan efisiensi sumber daya, perlindungan daya dukung lingkungan, serta upaya meminimalkan dampak negatif pembangunan terhadap alam. Dalam praktiknya, penerapan teknologi, seperti konstruksi modular, lean construction, Building Information Modeling (BIM), dan pendekatan net carbon, mulai diadopsi dalam proyek-proyek besar.

Teknologi tersebut memungkinkan integrasi data desain, konstruksi, dan operasional secara real time. Pada akhirnya, teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi sekaligus menekan jejak karbon sepanjang siklus hidup bangunan. Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa transformasi konstruksi berkelanjutan tidak cukup hanya mengandalkan teknologi. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PU Boby Ali Azhari menekankan pentingnya peran sumber daya manusia, khususnya quantity surveyor (QS), dalam memastikan prinsip keberlanjutan benar-benar terimplementasi. “Penghitungan biaya yang akurat dan bertanggung jawab oleh QS menjadi kunci agar setiap rupiah belanja konstruksi memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” kata dia.

Dengan mengintegrasikan elemen keberlanjutan ke dalam perhitungan biaya, lanjutnya, QS memiliki peran penting dalam perhitungan harga perhitungan sendiri (HPS) yang efektif sepanjang siklus hidup proyek konstruksi. “QS turut berperan memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan membawa dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang positif,” ucap Boby. Dalam konteks tersebut, penguatan kompetensi tenaga kerja konstruksi menjadi agenda penting pemerintah, termasuk melalui sertifikasi dan peran organisasi profesi seperti Ikatan Quantity Surveyor Indonesia (IQSI). Upaya ini diharapkan mampu mendorong industri konstruksi nasional yang lebih profesional, transparan, dan berkelanjutan.

Topik seputar konstruksi, gedung ikonik, keberlanjutan, hingga transformasi industri juga menjadi bahasan dalam Podcast Ruang Ratih persembahan Semen Merah Putih.

Melalui perbincangan bersama para praktisi properti dan industri konstruksi, siniar ini menghadirkan perspektif langsung mengenai tantangan dan peluang sektor konstruksi Indonesia ke depan.

(Sumber : Kompas.com)