APEC dan Indonesia

id.beritasatu.com, 11 Nopember 2014

Hari ini (Rabu, 11/11), Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Beijing berakhir. Ke-21 negara anggota bakal mendeklarasikan sejumlah hal, seperti integrasi ekonomi, konektivitas regional, sumber pertumbuhan ekonomi baru, jebakan kelas menengah (middle income trap), kualitas SDM, inovasi, teknologi, pendidikan, korupsi, investasi, perdagangan, dan infrastruktur.


Meski sifatnya tidak mengikat, APEC 2014 tetap memikat. Bahkan, dibanding APEC-APEC sebelumnya – termasuk APEC Bali tahun silam-- perhelatan APEC Beijing terasa lebih ‘menggairahkan’. Itu karena APEC 2014 dihadiri Presiden AS Barack Obama dan Presiden Rusia Vladimir Putin, dua pemimpin negara yang menjadi kiblat kekuatan dunia. Dua kekuatan itu bertemu di Tiongkok, negara dengan populasi terbesar yang sedang menjadi pusat ekonomi global.


Indonesia tentu saja sedang berupaya mengambil manfaat dari KTT APEC bertajuk Shaping the Future through Asia-Pacific Partnership itu. Setidaknya ada tiga agenda yang diperjuangkan Presiden Joko Widodo di KTT APEC 2014. Pertama, terbentuknya masterplan konektivitas antarnegara APEC. Kedua, mendorong agar kelautan menjadi isu utama pembahasan kerja sama. Ketiga, pengembangan produk yang memengaruhi hajat hidup orang banyak, khususnya produk-produk unggulan Indonesia.


Tiga agenda yang diusung Jokowi sungguh taktis. Agenda konektivitas adalah pintu masuk Jokowi untuk menjaring sebanyak mungkin investor di berbagai proyek infrastruktur, khususnya di sektor transportasi, energi, dan pertanian. Ada pun melalui agenda kelautan, Jokowi ingin mengegolkan program tol laut dan ekonomi maritim. Sedangkan melalui agenda pengembangan produk, Jokowi sedang memasarkan produk-produk unggulan Indonesia demi menggairahkan kembali kinerja ekspor nasional yang terpuruk akibat perlambatan ekonomi dunia. Agenda Jokowi di KTT APEC Beijing menjadi strategis manakala dikaitkan dengan upaya negara-negara anggota APEC memperebutkan dana investasi serta pasar barang dan jasa.


Dengan mengusung tiga agenda tersebut –konektivitas, kelautan, dan pengembangan produk-- Presiden Jokowi sesungguhnya sedang menjalankan strategi ‘sekali dayung tiga pulau terlampui’. Negara-negara APEC mewakili 40% penduduk dunia,55% produk domestik bruto (PDB) global, dan 50% perdagangan internasional. Menguasai APEC berarti menguasai dunia.


Bagi Indonesia, menciptakan konektivitas ekonomi melalui pembangunan infrastruktur transportasi – darat, laut, udara-- adalah harga mati. Tanpa konektivitas, Indonesia akan terus menjadi negara tertinggal. Karena tidak punya konektivitas, ongkos produksi di Indonesia jauh lebih mahal ketimbang di negara-negara lain. Itu pula yang kemudian memicu biaya tinggi pada seluruh kegiatan ekonomi di negeri ini. Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan biaya logistik termahal di dunia.


Membangun konektivitas sama pentingnya dengan membangun ekonomi kelautan atau ekonomi maritim. Apalagi Jokowi juga akan membangun tol laut. Ekonomi maritim dan tol laut adalah satu kesatuan konsep yang amat dahsyat jika diimplementasikan. Biaya logistik dapat ditekan, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi akan menjamur, keunggulan komparatif dan kompetitif komoditas daerah bermunculan, kemacetan lalu lintas bisa ditekan, dan industri transportasi laut bakal marak.


Mengembangkan produk unggulan tak kalah penting. Kinerja ekspor nonmigas Indonesia belakangan ini terus menurun. Akibatnya, neraca perdagangan digerogoti defisit, sehingga rupiah terus terdepresiasi. Pelemahan rupiah menimbulkan ongkos yang sangat mahal bagi perekonomian nasional. Bank Indonesia (BI) akan mematok tinggi BI rate. Rezim bunga tinggi berarti petaka bagi sektor riil karena kredit akan semakin mahal, konsumsi menurun, dan pertumbuhan ekonomi melambat.


Benar, kita tidak bisa menjamin Jokowi mampu mengegolkan agendanya. Apalagi APEC Beijing menyuguhkan pertarungan tiga pakta perdagangan --Kawasan Perdagangan Bebas Asia Pasifik (FTAAP) yang dimotori Tiongkok, Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) yang diusung 10 negara Asean dan enam mitra dagang, serta Kemitraan Trans-Pasifik yang digagas AS dan didukung 11 negara maju. Toh, sebagai bangsa, tak ada salahnya kita berharap. Bukankah selama ini pun kita lebih banyak berharap dan bercita-cita?

(Sumber: Investor Daily Indonesia)