TEMPO.CO , Jakarta:Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan realisasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2014 mencapai Rp227,4 triliun atau 2,26 persen dari PDB. "Realiasai ini lebih rendah dari target anggaran dalam APBNP sebesar 2,4 persen," ujarnya, Senin, 5 Januari 2015.

Tingginya pembiayaan anggaran dari penerbitan surat berharga negara yang mencapai 102,7 persen, menjadi salah satu faktor rendahnya defisit anggaran pemerintah tahun lalu, meskipun diakuinya penerimaan negara tidak mencapai target. "Angka defisit ini masih bisa sedikit ke bawah, karena belum final, masih bisa berubah sampai pertengahan Januari, menunggu realisasi final hasil LKPP," paparnya. 

Lembaganya mencatat realisasi pendapatan negara sepanjang 2014 mencapai Rp 1.537,2 triliun atau hanya 94 persen dari rencana asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2014 yang mencapai Rp 1.635,4 triliun. 

Dari angka itu, penerimaan perpajakan mencapai Rp1.143,3 triliun atau 91,7 persen dari target Rp1.246,1 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp 390,7 triliun atau 101 persen dari target Rp386,9 triliun. "Capain tertinggi bersumber dari sumber daya alam minyak dan gas," ujarnya. 

Bambang menyatakan melambatnya pertumbuhan ekonomi pada sektor industri pengolahan dan sektor pertambangan, pelemahan impor, dan penurunan harga CPO di pasar internasional, menjadi penyebab rendahnya raihan pendapatan tahun lalu. "Tentu target pemerintah tahun ini sangat tinggi dan kami menyiapkan sejumlah langkah, " ujarnya. 

Seluruh target PNBP tercapai kecuali sumber daya alam nonmigas khsusnya mineral dan batubara serta kehutanan. Pemerintah mengupayakan tambahan penerimaan terutama pajak non-migas hingga Rp 900 triliun, meskipun realisasi baru mencapai Rp 894,5 triliun atau 90,5 persen. "Memang mengalami shortage karena terjadi kenaikan restitusi pajak yang luar biasa, terjadi di hampir seluruh kantor wilayah Ditjen Pajak," paparnya. 

Bambang menambahkan, realisasi belanja negara 2014 mencapai Rp 1.764, triliun atau mencapai 94 persen dari pagu Rp 1.876 triliun, perinciannya belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.190,8 triliun atau 93 persen dari pagu Rp 1.280,4 triliun dan transfer ke daerah telah mencapai Rp573,8 triliun atau 96,2 persen dari pagu Rp596,5 triliun.

Beberapa faktor yang mempengaruhinya antara lain penyerapan belanja pemerintah pusat dipengaruhi upaya peningkatan efisiensi belanja kementerian negara atau lembaga, kebijakan penghematan perjalanan dinas dan paket rapat akhir tahun 2013 serta pengendalian belanja non-kementerian negara atau lembaga, sehingga tidak melebihi. "Kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi November lalu pun dapat mengendalikan pagu subsidi BBM," paparnya.

Terakhir, realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp 246,4 triliun mencapai 102 persen atau lebih tinggi Rp 4,9 triliun dari target yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 241,5 triliun.

 

(Sumber: Tempo.co)