Fokus Pembangunan Irigasi Dan Waduk Untuk Ketahanan Pangan

pu.go.id, 20 Januari 2015

Presiden Joko Widodo optimis pencabutan subsidi harga yang menambah longgar ruang fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 akan mampu meningkatkan  produksi pangan dalam 3 tahun ke depan. Anggaran fiskal yang sebesar Rp 230 triliun akan difokuskan pemerintah untuk membangun infrastruktur untuk pangan dan kemaritiman.

"Dengan adanya ruang fiskal, nanti itu bisa diberikan untuk pupuk ke petani, belum sampai 3 tahun kita sudah bisa swasembada. Saya yakin itu," ujar Presinden RI dalam sambutannya dalam acara Indonesia Outlook 2015, Kamis (15/1). Hadir dalam acara tersebut Inspektur Jenderal PUPR yang juga sebagai Plt. Sekjen PUPR Taufik Widjoyono, Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, Direktur Utama Bank Mandiri, Budi Gunadi Sadikin dan Direktur Utama Pelindo I, Bambang Eka Cahyana.

Dalam program prioritas pemerintah pada RPJM, Jokowi menjelaskan anggaran untuk infrastruktur tahun 2015 naik Rp 100 triliun, menjadi Rp 290 triliun. Salah satunya diprioritaskan untuk pembangunan waduk dan jalur irigasi ke lahan persawahan yang selama ini terabaikan.

"Berapa tahun kita tidak bangun waduk, berapa enggak bangun irigasi? Itu yang ingin kita kerjakan ini, ada 1 juta hektar lebih irigasi yang akan kita bangun, itu duitnya enggak banyak hanya Rp 15 triliun. Enggak banyak. Kalau itu dikerjakan pangan akan naik," kata Jokowi.

Pemerintah juga menargetkan pembangunan waduk sebanyak 49 waduk dalam 5 tahun ke depan sebagai sumber pengairan lahan sawah di Indonesia. Dan sebagai awalan, pemerintah berencana membangun 13 waduk tahun ini. Dengan perbaikan waduk dan irigasi, Presiden RI yakin produksi pangan akan semakin baik dan bertambah stoknya. Sehingga harga pangan bisa turun. Jokowi pun memperkirakan produksi pangan bisa surplus 20 juta ton dalam 3 tahun.

Sementara itu, Inspektur Jenderal PUPR yang juga sebagai Plt. Sekjen PUPR Taufik Widjoyono mengatakan bahwa total luas irigasi sekitar 7,9 juta hektar. Dari luas tersebut tugas kewenangan Pementerian Pusat sebesar 30%, sisanya 70% menjadi kewenangan pemerintah provinsi, kabupaten/kota. Namun, dalam pelaksanaannya pemda tidak memiliki anggaran yang cukup untuk mengelola irigasi yang menjadi kewenangannya.

Untuk itu yang dilakukan Kementerian PUPR adalah memperkuat dan menangani irigasi yang menjadi kewenangan pusat, serta memfasilitasi pemda agar mendapat anggaran DAK yang lebih besar.

“Ada anggaran tambahan DAK sebesar Rp15 triliun.  Jumlah tersebut semula akan dibagi yakni Rp 10 triliun untuk jalan dan Rp 5 triliun untuk irigasi. Jika seperti itu dikhawatirkan tiga tahun ke depan akan mengalami masalah swasembada. Karena irigasi yang diselesaikan tahun ini baru bisa menghasilkan tiga tahun ke depan. Untuk itu sekarang dibalik, sekitar Rp 9-10 triliun digunakan untuk membereskan irigasi yang menjadi kewenangan pemda sehingga irigasi pemda bisa selesai tahun ini dan bisa berproduksi ke depan,” ungkap Taufik.(ind)

Pusat Komunikasi Publik

150115 

(Sumber: Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia)